Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, saat kunjungan kerja reses masa persidangan III ke Provinsi Bali pada Rabu (28/5/2025). Foto: ssb/vel

PARLEMENTARIA, Buleleng — Komisi VIII DPR RI menegaskan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat yang dicanangkan pemerintah sebagai strategi pemotongan rantai kemiskinan. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja reses masa persidangan III ke Provinsi Bali pada Rabu (28/5/2025), dengan agenda utama meninjau langsung SMA Negeri dan SMK Negeri Bali Mandara di Kabupaten Buleleng.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, memberikan apresiasi tinggi terhadap keberhasilan Provinsi Bali, khususnya dua sekolah unggulan tersebut, yang dinilai sebagai bukti konkret keberhasilan negara menghadirkan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

"SMA dan SMK Bali Mandara adalah contoh nyata keberhasilan program Sekolah Rakyat. Ini bukan sekadar konsep, tapi realitas yang menginspirasi. Kami sangat mendukung agar model seperti ini disebarluaskan ke provinsi lain," ujar Hidayat.

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI tersebut menekankan bahwa program seperti Sekolah Rakyat sepenuhnya sejalan dengan mandat konstitusi dalam Pasal 31 UUD 1945, yang mengatur tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan serta kewajiban negara dalam membiayainya.

"Ini adalah amanat konstitusi. Pendidikan unggul yang membuka jalan kesejahteraan adalah wujud nyata dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila," tegas HNW sapaan akrabnya.

Model Sekolah Rakyat Bali Mandara

SMA dan SMK Negeri Bali Mandara berdiri sejak 2011 dan dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin di Provinsi Bali. Syarat utama penerimaan bukan hanya prestasi akademik, tetapi juga tingkat kemiskinan yang masuk kategori ekstrem, sebagaimana ditetapkan dalam data terpadu Kementerian Sosial.

Hingga 2025, sekolah ini telah meluluskan lebih dari 2.000 siswa, yang mayoritas diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur beasiswa, sekolah kedinasan, hingga rekrutmen militer dan kepolisian.

Menurut data Kemensos, jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia per 2024 masih mencapai 5,4 juta jiwa, dan pendidikan inklusif seperti yang diterapkan Bali Mandara dianggap sebagai solusi jangka panjang yang efektif.

Menyongsong Generasi Emas 2045

Hidayat juga menyebut bahwa model Sekolah Rakyat seperti Bali Mandara menjadi pilar penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, saat bangsa ini diproyeksikan memasuki usia 100 tahun kemerdekaan dengan bonus demografi terbesar.

"Kalau ingin melihat prototipe generasi emas 2045, lihatlah anak-anak Bali Mandara. Ini investasi jangka panjang yang nyata," pungkasnya.

Kunjungan kerja Komisi VIII kali ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Baznas, BPKH, serta tokoh masyarakat dan tenaga pendidik setempat. Komisi VIII berkomitmen mendorong anggaran dan kebijakan untuk mereplikasi model Sekolah Rakyat ini di daerah-daerah lain di Indonesia. (ssb/aha)